Tim Penyidik Geledah RSUD Sekarwangi

Tim Penyidik Kejari Cibadak Saat Menggeledah RSUD Sekarwangi

SUKABUMI- Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak menggeledah RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabum, Senin (29/6) kemarin. Penggeledahan yang dilakukannya sendiri terkait anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011 senilai Rp 7 miliar yang diduga fikitip dan mark-up dialokasikan ke Alat Kesehatan (Alkes) sebanyak 46 item.

Informasi yang dihimpun,penggeledahan di sejumlah ruangan rumah sakit milik pemda sendiri mulai dari ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruangan ICU, dan sejumlah ruangan lainnya. Penyidik yang berjumlah dua orang tersebut yakni Firdaus dan Topo memeriksa dan mencocokan barang data yang diperolehnya dan realisasi yang ada di rumah sakit.

"Memang benar ada penyidik kejaksaan yang datang memeriksa dan mencocokan barang Alkes,kami antar ke beberapa ruangan,"ungkap Pegawai Sekarwangi dr Yunus.

Pemeriksaan barang sendiri mencocokan data yang dimilikinya dengan realisasi barang Alkes yang ada. Pihaknya pun hanya mengantarkan saja tidak mengetahui persis kasus yang sedang ditanganinya.

"Saya hanya mengantar saja. Karena untuk barang-barang Alkes sendiri kami tak mengetahui dan pembelian pada Tahun 2011," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cibadak Akhmad EP Hasibuan mengatakan, membenarkan tim penyidik ke rumah sakit,namun hanya mencocokan data saja dengan keberadaan sebenarnya.

"Tim kami hanya mencocokan data saja karena yang mengetahui soal alat kesehatan hanya rumah sakit,"katanya (kur).

Read More

Puasa PMI Kewalahan Stok Darah

ilustrasi

SUKABUMI  - Memasuki Bulan Puasa Ramadan yang membuat resah dan kewalahan stok darah dimiliki Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi. Dengan minimnya stok tersebut akhirnya melakukan blusukan di sejumlah area yang menjadi lokasi penarikan darah. Hal ini untuk menjaga stok labuh darah. Salah satu caranya yakni blusukan ke sejumlah lokasi untuk mencari pendonor.

Ketua PMI Kabupaten Sukabumi Ayi Abdullah mengatakan blusukan mencari pendonor dengan mendatangani masjid-masjid. Seperti  dilakukan pada Sabtu (27/6) lalu di Masjid Raya Raudatul Irfan Cibolang, Kecamatan Cisaat. Petugas unit transfusi darah (UTD) PMI menggelar donor darah terhadap para Peserta Pesantren Kilat (Sanlat) dan jemaah masjid selepas waktu berbuka puasa maupun shalat tarawih.

" Strategi jemput bola atau blusukan ini untuk mengatasi kekurangan stok darah selama Ramadhan.  Memang Ada sebagian warga yang enggan mendonorkan darahnya karena tengah menjalankan ibadah puasa. Akibatnya  stok labu darah menurun pada setiap momen bulan puasa," kata Ayi.

Disebutkan Ayi,  kegiatan donor darah sebetulnya bisa tetap dilakukan pada saat puasa. Tentunya harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu terhadap calon pendonor.

Upaya blusukan mencari pendonor darah ini ujar Ayi dilakukan karena permintaan labu darah selama bulan puasa cukup tinggi. Sementara di sisi lain jumlah pendonor darah selama bulan puasa dikhawatirkan berkurang dibandingkan sebelumnya.

"Dari blusukan yang kami peroleh sebanyak 310 kantong labu darah. Kami mengharapkan mencukupi permintaan labu darah dari warga. Nantinya labu darah tersebut  dipasok ke sejumlah rumah sakit di Sukabumi yang mempunyai bank darah,"katanya.(kur)

Read More

Banyak Kasus Mengendap di Kejaksaan

Ilustrasi

SUKABUMI - Sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak nampaknya masih mengendap dan tak ada kejelasan. Hal ini terungkap dari data Kejari Cibadak pada saat ekspose Hari Anti Korupsi (HAK) dan data proses penyidikan yang dilakukannya. Dari data yang diperoleh Litbang Jaringan Intelektual Sukabumi (JIS) hingga saat ini ada sembilan kasus yang tak jelas muaranya.

Jaringan Intelektual Sukabumi (JIS) Bambang Rudiansyah mengatakan, dari sejumlah kasus korupsi yang menguap di kejaksaan sendiri menilai tumpang tindih. Sehingga pihak kejaksaan harus bisa serius dan menjelaskan terhadap publik keberadaan kasus yang sebenarnya.

"Jika kejaksaan tak tegas dalam menindak dan memberikan kejelasan terhadap warga khawatir kepercayaan publik terhadap penegak hukum korupsi berkurang. Dari sejumlah kasus yang ada di kejaksaan ini tahunya bervariatif bahkan mengendap hingga tiga tahun,"ungkap Bambang.(kur)

1. Kasus Kuota Haji
2. Kasus PPI Ujung Genteng
3. Kasus PPI Cisolok
4. Kasus Pengadaan Perahu Rumpon
5. Kasus Kedelai
6. Kasus Pengadaan Sapi
7. Kasus Desa Cibentang
8. Kasus Tenjo Jaya
9. DPID

Read More

Iman Jajaki Partai Hanura

Iman Adinugraha saat menyerahkan berkas ke Partai Hanura

SUKABUMI - Bakal Calon Bupati Sukabumi Iman Adi Nugraha menjajaki Partai Hati Nurani Rakyat (Haura) dengan mendaftarka diri di kantor DPC Partai Hanura pekan lalu. Pendaftaran kepada partai Hanura sendiri atas atas dasar inisiatif dalam rangka membangun kolasi dengan partai lain.

"Sebelumnya kami telah melakukan koalisi dengan PDI-P dalam hal ini bukan tidak mesra dengan partai koalisi. Tapi kami terus melakukan upaya koalisi dengan partai lain Partai Amanat Nasional Kabupaten Sukabumi Iman Adi Nugraha.

Ditambahkan Iman,membangun sukabumi sendiri harus bersama sama sehingga pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan mendaftar kepada partai lain. Seperti halnya PPP rencana ada pembukaan pendaftaran pihaknya akan mendaftarkan diri.

"Seandainya saja golkar membuka pendaftaran kami pun akan mendaftar. Yang nanatinya setelah mendaftar diri kami terus membangun komunikasi secara inten sekalgus koalisi dengan PAN,"katanya

Sementara itu,Ketua DPC Hanura Kabupaten Sukabumi Ade Surahman mengatakan,kandidat yeng mendaftarkan diri ke Hanura sendiri ada tempat orang yakni Akhamd Jajuli, Adjo Sarhjono, Mulyono dan Iman Adi Nugraha. Ke empatnya sudah menyerahkan berkas ke tim penjaringan.

"Setelah kami menerima pendaftaran akan dilakukan penggodokan oleh tim penjaringan yang nantinya SK akan dikeluarkan sepenuhnya oleh DPP atau pusat. Kami hanya merekomendasikan saja,"katanya. (kur)

Read More

Adjo Ogah Pasangan Dengan Totong

SUKABUMI - Bakal Calon Bupati Sukabumi Adjo Sarjono merasa ogah disandingkan dengan Ketua DPD Partai Kedailan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi Totong Suparman. Pasalnya keberadaan Totong yang sudah resmi diusung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sendiri Adjo menilai tidak sesuai dengan nilai popularitas dan elektabilitas yang ada.

"Kami merasa kurang pas saja jika disandingkan dengan beliau. Karena jika melihat kandidat lain masih banyak yang memiliki nilai jual yang tinggi dan satu visi misi. Karena untuk bertarung di Pilkada ini gak bisa main main,"ungkap Adjo Sarjono.

Menurut Adjo, terkait dengan pasangan Totong sendiri bukan di depak dari PKS. Namun Ia meninggalkan dengan berbagai alasan politis yang dibangunnya saat ini demi memenangkan Pilkada kedepan.

"Setelah kami meninggalkan PKS malah banyak partai yang mengajak saya mulai dari Partau Golkar, Hanura, PPP dan banyak lagi. Hal ini yang menjadikan bahwa saya harus benar benar memperhatikan keberadaan partai yang ingin merapat dengan saya dan semuanya terjalin baik,"katanya

Pihaknya pun bersama tim tidak henti hentinya menjalin komunikasi dengan sejumlah partai. Bahkan ada yang sudah melakukan kerjasma sebagai pendukung dan pengusung untuk Pilkada nanti.

"Soal posisi baik Bupati atau Wakil Bupati untuk Pilkada nanti saya akan legowo selaa pasangan saya sesuai dengan visi misi dan nilai jual yang bagus untuk Pilkada nanti. Daya ungkitnya pun akan mudah memenangkan Pilkada nanti,"jelasnya. (kur)

Read More

Ratusan Buruh GSI Kesurupan Massal

Para Karyawan PT GSI Yang Mengalami Kesurupan

CIKEMBAR - Ratusan buruh pabrik sepatu PT Gold Star Indonesia (GSI) di Jalan Raya Palabuhaan, Desa Bojong Raharja, Kecamatam Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (27/6) diduga mengalami kesurupan massal. Pristiwa kesurupan bermula ketika para buruh tengah memulai melakukan aktivitasnya sekitar Pukul 08.30 WIB pagi diline B Factory para karyawan masing-masing didalam pabrik.

Tanpa diduga dan sebab yang tak pasti satu persatu buruh yang tengah asyik bekerja diblok B tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri jelang satu menit meronta sambil berteriak histeris. Begitupula buruh lainnya mengalami yang sama. Dalam tempo beberapa menit ratusan buruh pabrik langsung mengalami kesurupan massal. Pihak perusahaan pun untuk sementara menghentikan segala aktivitas didalam pabrik.

Guna mencegah meluasnya penderita kesurupan massal, pihak manajemen perusahaan telah meminta sejumlah paranormal dan tenaga medis lainnya untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka. Berkat bantuan doa paranormal akhirnya secera bertahap para penderita kesurupan massal bisa mulai pulih kembali.dan di bawa ke klinik terdekat untuk mendaparkan perawatan.

"Memang benar tadi pagii,sekitar Pukul 08.30 WIB ratusan buruh disini mengalami kesurupan massal. Perusahan pun langsung membubarkan para buruhnya, " kata salah seorang buruh PT GSI, Ny Anis (35)

Hal yang sama yang di terangkan Sumiati (23),Dia merasa kaget paskejadian kesurupan terjadi pada teman seruagan tempat bekerjanya berjatuhan pingsan dan menjerit jeritan  kesurupa. (kur)

Read More

TNI Jaga Swasembada Pangan

Ilustrasi

PALABUHANRATU - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Distrik Militer (Kodim) 06/22 Kabupaten Sukabumi siap menjaga swasembada pangan di Kabupaten Sukabumi. Komandan Kodim Letkol Inf Ari Sudarsono melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran TNI se-Kabupaten Sukabumi di Makodim, Senin (3/4).

"Pertemuan koordinasi dengan seluruh jajaran TNI hingga tingkatan bawah menyampaikan komando Kasad untuk para prajurit yang berkaitan swasembada pangan dan tugas fungsi lainnya,"ungkap Ari

Sekaligus dalam acara koordinasi dengan nama Jam Kodim ini mendengar dan menerima masukan kondisi perkembangan saat ini dari tingkatan Danrami,Posramil dan babinsa. Yang nantinya keberadaan TNI di tengah masyarakat akan memiliki peran aktif bagi warga.

"Koramil saat ini yang ada sebanyak 15 Koramil dan 6 Posramil,yang saat ini berada di wilayah 29 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Kedepannya kami akan menambah Posramil menjadi 12 Posramil untuk mempermudah,"katanya.

Pertemuan seluruh prajurit yang biasa tersebar di wilayah tugas masing-masing, evaluasi, Apa saja yang menjadi hambatan atau selama tugas mereka bisa di bahas bersama-sama. Seluruh anggota TNI dibawah koordinasi Kodim 0622 sendiri sebanyak 362 anggota. Sukseskan program swasembada ketahanan pangan untuk mendorong petani seegra tanam.

"Bulan April saat ini masuk masa tanam. Sehingga menghimbau para babinsa dan TNI kepada petani untuk menanam kembali dan menjadikan  lahan tidur menjadi lahan subur. Ditambah dengan program satu desa satu luit minimal 1 ton, agar bisa membudidayakan kembali tradisi dulu,"jelasnya. (kur)

Read More

Ratusan Pengusaha Terancam Denda Rp 1 Miliar

Ilustrasi

SUKABUMI - Ratusan pengusaha di Kabupaten Sukabumi terancam terkena denda minimal Rp 1 miliar jika tidak memiliki izin lingkungan hidup. Keberadaan pengusaha diyakini hingga ratusan tidak memiliki izin lingkungan. Bahkan, jumlah tersebut akan terus bertambah. Selain denda, mereka pun diancam hukuman pidana minimal 1 tahun penjara.

Ancaman ini tertuang dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mereka diancam sanksi jika tidak mengurus izin lingkungan hidup hingga batas akhir, 31 Desember 2015.

"Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kegiatan dan atau usaha harus punya izin lingkungan,"ungkap Ketua Jaringan Rakyat Desa Kabupaten Sukabumi Yusuf Darussalam.

Usaha yang dimaksud itu yakni organisasi profit atau perusahaan. Sedangkan, ‘kegiatan’ merupakan aktivitas yang bergerak tidak hanya profit, melainkan sosial, termasuk instansi pemerintahan.

"Kepemilikan izin lingkungan  bagi para pengusaha ini kami meyakini hanya sebagian kecil. Pasalnya banyak yang menghiraukan dan tak mengindahkan sesuai peraturan," katanya.

Pihaknya mengharapkan Badan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Sukabumi untuk bertindak tegas dengan memberikan surat himbauan atau pihak lainnya. Hal ini berkaitan dengan keberadaan lingkungan di Sukabumi.

"Jika hal ini dibiarkan mau dibawa kemana sukabumi kalau kondisi lingkungannya yang parah dan akut. Tunggu saja belasan tahun kedepan kondisi sukabumi kedepan," jelasnya. (kur)

Read More

LKPJ Bupati Jangan Hanya Angin Surga

Ilustrasi

SUKABUMI - Menyoal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapatkan sorotan dari Jaringan Intelektual Sukabumi (JIS) yang menilai LKPJ Bupati Sukabumi jangan hanya angin surga dan secarik kertas. Namun harus sesuai dengan realita dan kondisi yang sebenar-benarnya baik dalam hal pendidikan,kesehatan,ekonomidan sosial.

"Kami menilai LKPJ ini hanya angin surga yang tak sesuai dengan kondisi warga aat ini. Bahkan melihat sejumlah intansi yang begitu luar biasa dalam program

Seperti halnya, urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui program wajib belajar pendidikan dasar, sembilan tahun program pendidikan menengah, Program Pendidikan Non Formal dan Informal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Dan kinerja yang dapat dicapai dalam urusan pendidikan antara lain meliputi, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD dan sederajat yang mencapai  114 ,48 %, Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat mencapai  99,99%, Angka Putus Sekolah (APS ) SD/MI mencapai 0,02%, Angka Kelulusan (AL) SD/ MI mencapai 99,93%, Paket A  Sebanyak 2,827%, APK SMP sederajat mencapai 95,99%, Paket B sebanyak 5.472 warga belajar, APM SMP sederajat mencapai 85,22%, APS SMP/MTS mencapai 0,18%, AL SMP/MTS mencapai 99,92%, AMK  SMP mencapai 0,05%, AM) SD/MI  ke SMP/MTS mencapai 97,94%, AM dari SMP /MTS ke SMA /SMK/MA mencapai 73,10%, Kondisi Ruang Kelas SD/MI yang rusak sebesar  13,67%, Kondisi Ruang Kelas SMP/MTS yang rusak sebesar 6,37%, Kondisi Ruang Kelas SMA/MA/SMK yang rusak sebesar 6,90%angka partisipasi kasar (APK)SMA sederajat mencapai 58,15 %, APM Paket C mencapai 42,02 %, APS nya mencapai 0,17%, sasaran warga warga belajar Paket C sebanyak 8,238 warga belajar.

"Jika capaian pendidikan ini sangat luar biasa. Namun kami menilai hal ini tak sesuai dengan fakta baik APK, APS di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan kondisi dilapangan warga ini masih banyak yang putus sekolah. Sehingga dinas jangan hanya memberikan laporan kasar dan angin surga saja," katanya

Ditambahkan Bambang, Urusan perindustrian dilaksakan oleh dinas koperasi,perindustrian dan perdaganagan melalaui program pengembangan industri rumah tangga,kecil dan menengah.capaian kinerja urusan perindustrian meliputi. Produk IKM(industri kecil dan menengah )yang berkualitas sejumlah 400 produk. IKM produktif sebanyak 1,636 IKM atau mencapai 8,4 dari total 19.481 IKM formal dan nonformal di kabupaten sukabumi.

"IKM yang mana dan yang produktif itu harus jelas. masih banyak UKM yang dalam kondisi tak jelas dan hanya logo yang tak jelas eksistensinya," katanya.

capaiaannya pelayanan bagi warga. Padahal jika yang sebenarnya sangat jauh realita yang ada," ungkap Anggota  JIS Sukabumi Bambang Rudiansyah. (kur)

Read More

Pemkab Minim RTH

Ilustrasi

PALABUHANRATU – Keberadaan taman kota di wilayah Kabupaten Sukabumi minim. Pasalnya terlihat di sejumlah pusat kota daerah utara Kabupaten Sukabumi tak terlihat ada taman kota atau Ruang Terbuka Hujai (RTH) yang dibangun. Padahal wilayah utara yang merupakan wilayah industri kini tampak panas dan tata kelola yang dinilai amburadul.

“ Kami menilai pihak Pemkab Sukabumi harus bisa memperhatikan kondisi wilayah utara yang menjadi pusat keramaian industri. Sehingga  keberadaan RTH sangat penting sekali. Jangn memandang sebelah mata,padahal untuk Kabupaten Sukabumi kedepan,” ungkap Ketua Forum Peduli Lingkungan Kabupaten Sukabumi Berli Lesmana.

Menurut Berli, jika melihat dari wilayah di Sukabumi mulai dari Sukalarang, Sukaraja, Cibadak, Parungkuda dan Cicurug tak ada taman kota atrau RTH. Yang ada saat ini hanya ada di Alun-alun Cisaat saja yang harus terus dilakukan perawatan dan perbaikan.

“Dalam aturan sudah jelas untuk RTH sendiri minimal 20 persen setiap pembangunan yang ada. Lihat saja berapa pabrik dan berapa ruko yang saat ini tak memiliki RTH. Hal ini akan berdampak pada anak-cucu kita kedepan,” tegasnya.

Selain RTH yang minim,menurutnya di sepanjang jalan  wilayah utara perkotaan pun tak ada jenis pot bungan yang berada di pinggir jalan. Padahal jika melihat daerah lain dan manfaat keberadaan pohon di pinggir jalan bisa menyerap polusi.

“Kami sangat miris melihat di sepanjang jalan perkotaan tak melihat ada pot bunga yang terpasang. Lihat saja di daerah Cibadak, Cicurug dan yang lainnya. Minimal jalan yang bertrotoar itu merupakan jalan ramai pengendara yang bisa menahan bahay polusi,”katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pertamanan Agus Sopyan mengatakan,keberadaan RTH di wilayah utara sendiri mengaku minim. Namun upaya yang dilakukannya terus mendorong yakni berkoordinasi dengan tingkat kecmatan hingga sejumlah titik yang bisa dimanfaatkan menjadi RTH.

“Soal trotoar yang belum dipasangi pot bunga atau pohon sedang kami lakukan. Seperti halnya daerah Cisaat dan Cibadak. Namun kami pun terus melakukan penyadaran terhadap warga untuk menjaga pohon tersebut,” katanya (kur)

Read More

Diduga Pungli, SD Negeri Ini Didemo

Ilustrasi

NAGRAK - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pawenang menjadi sasaran amukan orangtua siswa. Pasalnya mereka merasa kesal dan menduga adanya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah yakni selama kurun lima tahun untuk infak hany terkumpul Rp 8,6 juta. Aksi kekesalan wali murid terhadap sekolah, Desa Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi ini melakukan aksi coretan dinding sekolah dengan bertuliskan "SD Pungli dan Ecin Pungli" yang artinya sekolah telah memungut Pungli dan Eci merupakan selaku Kepala Sekolah (Kepsek).

"Kami selaku perwakilan orang tua siswa mempertanyakan kepada pihak sekolah dengan banyaknya pungutan. Tapi tidak transfaran seperti halnya infak mingguan setiap siswa mulai Rp 500 hingga Rp 2000 selama empat tahun dengan modus tujuannya untuk pembangunan sekolah," ungkap orangtua siswa Rusli Pranata.

Menurut Rusli,sejumlah pungutan liar sendiri yakni mulai dari penarikan untuk pemagaran sekolah,pembangunan mushola,pembangunan wc dan yang lainnya. Pemungutan yang dilakukan oleh Kepsek tak ada laporan keuangan yang jelas secara publikasi di sekolah.

"Bukan hanya soal pungutan dengan kedok infak. Namun bagi siswa yang mendapatkan BSM di potong senilai Rp 50ribu persiswa. Bahkan yang paling ironis ada oknum guru kelas 6 yang jarang sekali mengajar padahal status PNS," tegasnya

 Sementara itu, UPTD Pendidikan Kecamatan Nagrak Taufik Hidayat menjelaskan,kekesalan orangtua murid atas dasar mis komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dalam hal penyampain laporan. Yang seharusnya laporan rutinan dibuka secara transfaran.

" Kami sudah menerima atas masukan dan keluhan. Hal ini yang nantinya akan menjadi evaluasi dan akan melakukan duduk bareng apa permasalah yang sebenarnya antara sekolah dan wali murid," katanya. (kur)

Read More

Direlokasi, PKL Palabuhanratu Menjerit

Foto: Ilustrasi

PALABUHANRATU – Puluhan Pedaga Kaliki Lima (PKl) sekitar alun-alun Pemkab Sukabumi mengeluhkan terkait relokasi yang dilakukan Pemkab Sukabumi. Sekitar 30 PKL yang direlokasi ke jalan Jamban, Kecmatan Palabuhanratu tersebut menganggap kurang peminat dan tak laku dagangannya.

 

“Kami dipindahkan ini atas dasar Adipura yang akan dilaksanakan. Padahal para pedagang disini tertata rapi tak merusak estetika. Bahkan usai berdagang lokasi laun-alun bersih kembali,” ungkap pedgang alun-alun Redi.

 

Menurutnya, para pedagang dengan dipindahkan ke lokasi tersebut tak sesuai dengan penghasilan. Bahkan menurun drastis karena bukan lokasi yang ramai dan jalan milik warga yang menganggu pengguna jalan.

 

“Jika hal ini berkaitan merusak estetika. Kami pun siap tak akan mengotori dan akan menata rapih dengan sesuai keinginan Pemkab. Tapi jangan main usir sebarangan,” katanya

Ditambahkan sa;ah seorang Aktivis Palabuhan Ratu Berli Lesmana mengatakan, kebijakan Pemkab Sukabumi untuk merelokasi dan mengusir pedagang ini sudah tak pantas nilai manusiawinya. Para pedagang ini memiliki hak jangan main usir sembarangan.

Harapannya ada keseimbangan antara hak hajat hidup, PKL yang berladasan Undang-undang, dengan perda yang akan diteggakan.

 

“Kami mengaharapkan adanya solusi, untuk relokasi dengan zona yang tidak jau dan perlu diperhitungkan dari sisi pengunjung dan keramaian warga,” katanya . (kur)

Read More

Kejari Cibadak Tak Lirik WTP

ILUSTRASI: Sertijab Kajari Cibadak

CIBADAK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak akan terus mengusut dan mengungkap kasus korupsi di wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Meski keberadaan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diraih Pemkab Sukabumi,tidak akan menjadi halangan bagi penagak hukum korupsi. Karena kasus korupsi yang sedang ditanganinya sendiri bervariatif waktu tahunnya berbeda.

" Kami mengapresiasi atas raihan WTP bagi Pemkab Sukabumi yang dikeluarkan pihak BPK RI. Namun untuk kasus korupsi bagi kami menjadi musuh berat dan akan terus kami tindak baik pada Tahun 2014 maupun tahun sebelumnya. Seperti halnya saat ini saja kami sedang melakukan penyelidikan kasus yang sedang ditangani bagian Pidsus," ungkap Kepala Kejari Sukabumi Diah Ayu L Akbari.

Sejumlah kasus yang ditangani saat ini mulai dari SPP UPK PNPM Cikidang, Kasus kuota haji, GOR. Namun kasus tersebut limpahan dari pimpinan yang lalu sedang dikebut pemeriksaannya. Sehingga asa jabatan barunya sendiri sedang mendalami kasus yang baru memang menjadi tugas dirinya seperti kasus Tenjo Jaya dan yang lainnya.

"Untuk kasus baru masa pimpinan saya sekitar empat kasus sedang dilakukan penyelidikan. Hal ini akan menjadi gebrakan kami dalam menindak koruptor di sukabumi. Selain memberikan efek jera koruptor tujuan kami adalah penyelematan uang negara  yang harus dikembalikan," tegasnya

Sementara itu Jaringan Intelektual Sukabumi Bambang Rudiansyah menjelaskan,Pihak Kejari Cibadak yang tegas dalam menindak korupsi di Pemkab Sukabumi sangat mendukung. Predikat WTP yang diraih Pemkab Sukabumi jangan menjadi ganjalan atau menutupi bahwa Pemkab Sukabumi sudah rapi dan bagus dalam pengelolaan keuangan. Namun jika diungkap banyak permasalahan yang ada baik dalam pembangunan maupun soal anggaran fiktip.

" Lihat saja banyak di Pemkab Sukabumi bangunan yang tak bertuan alias mubazir. Hal ini menunjukan soal skala prioritas keuangan yang dikeluarkan Pemkab tak mengena dan tepat sasaran. Hal ini yang harus ditindak tegas," katanya.

Read More